PT. LEGAL TEKNO DIGITAL

Jl. Raden Saleh Raya no. 46A, Cikini,Menteng, Jakarta, 10330 Indonesia

Disclaimer: Kontrak Hukum adalah wadah yang menghubungkan klien yang membutuhkan jasa hukum dengan pemberi jasa hukum secara online. Kami bukan firma hukum dan tidak menangani perkara litigasi. Draft kontrak kami siapkan sesuai kehendak Klien dan untuk kepentingan Klien semata. Klien berhak penuh untuk menggunakan atau tidak menggunakan final draft yang kami siapkan. Segala akibat hukum dari penggunaan kontrak menjadi tanggung jawab Klien sepenuhnya.

      © 2019. PT. LEGAL TEKNO DIGITAL. All rights reserved. 

Kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang bergejolak, ternyata tidak membuat masyarakat patah semangat untuk membuka bisnis baru dan langsung ingin melegitimasi usaha mereka dengan mendirikan CV atau PT. 

Namun, banyak yang menemukan berbagai kendala, seperti modal yang belum terkumpul, biaya pendirian yang tidak murah, hingga rumitnya masalah administrasi. Lalu, bagaimana solusinya? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi jawaban dari masalah tersebut. Melalui UMKM, pelaku usaha akan turut serta dalam membangun perekonomian sosial melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan lain-lain. 

Untuk mengembangkan bisnisnya, pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) harus tahu Izin Usaha yang tepat bagi UMKM-nya. Perizinan tersebut adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (PMDN No.83/2014).

IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Pengajuan pemohonan IUMK dapat dilakukan oleh PUMK kepada Camat dengan melampirkan beberapa berkas, yaitu:

  1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
  2. Kartu Tanda Penduduk
  3. Kartu Keluarga
  4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4×6 sebanyak dua lembar
  5. Mengisi formulir yang memuat tentang identitas diri dan usaha.

Setelah permohonan diberikan, Camat akan melakukan pemeriksaan atas berkas-berkas yang telah diberikan. Jika telah memenuhi persyaratan, maka Camat akan memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar. Jika tidak memenuhi persyaratan, berkas tersebut akan dikembalikan oleh Camat untuk dilengkapi. Penerbitan IUMK paling lambat 1 hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar. 

            Pemerintah kemudian merilis peraturan yang paling terbaru terkait IUMK, yaitu Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Permen KUKM). Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Permen KUKM, IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk UMKM. Permohonan IUMK melalui Lembaga OSS dapat dilakukan dengan cara:

  1. Pelaku usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna
  2. Pelaku usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna
  3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data seperti yang tercantum dalam OSS
  4. OSS menerbitkan NIB bagi pelaku usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap.

Setelah pelaku usaha memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan akan menerbitkan IUMK. IUMK tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional. 

Dengan demikian, saat ini permohonan IUMK dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara elektronik (menggunakan Lembaga OSS) atau dengan melakukan permohonan di kantor kecamatan. Dari uraian di atas, kita tahu bahwa IUMK menjadi hal penting bagi PUMK guna memenuhi aspek legalitas dari UMKM-nya. Akan tetapi, keuntungan memiliki IUMK tidak hanya sampai di situ lho. Dengan mengantongi IUMK, pelaku usaha akan mendapat beberapa keuntungan lainnya sesuai dengan Pasal 4 PMDN No.83/2014, yaitu:

  1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan
  2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
  3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga keuangan bank dan non-bank
  4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau Lembaga lainnya. 

Nah, untuk kalian yang ingin membuka usaha sudah tidak perlu ragu lagi karena UMKM bisa menjadi bentuk usaha kalian. Ditambah lagi ada Kontrak Hukum yang siap membantu terkait IUMK-nya. Jadi, udah siap kan jadi pengusaha?